Regulasi Atau Aturan
KEPUTUSAN KETUA / WAKIL KETUA MARI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negari pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 267A/KMA/SK/X/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI da 4 Lingkungan Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan 21 Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 38/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 2 Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi Kelas IB.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 39/KMA/SK/II/2107 Tentang Peningkatan Kelas pada 3 Pengadilan Militer Tipe B menjadi Tipe A.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalm rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung.
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/082/SK/IX/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung RI.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 Tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI.
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194A/KMASK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pad Empat Lingkungan Peradilan.
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Sistem Sertifikasi HAkim Ekonomi Syariah.
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 85/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Sertifikasi HAkim Ekonomi Syariah.
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 86/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengajar Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi di Lingkungan Peradilan Agama.
23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.
24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
25. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2013 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
26. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
27. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubhan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 71/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.
28. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
29. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
30. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenag kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
31. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
32. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.
