Anda Sudah Mendaftar, Pantau Proses Perkara Anda.! Cek Disini

logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Hitung Biaya Perkara Anda.!
Dengan E-Panjar anda bisa memperkirakan biaya proses dalam berperkara, hitungan biaya perkara berdasarkan jarak tempat tinggal anda sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP) atau tempat domisili anda. Klik Sekarang Juga.!

BBM Perkara ( Blackbery Masenger Perkara )
Tanyakan Proses Perkara anda melalui BBM Perkara, Layanan ini akan membantu anda dengan cepat, efesien & efektif, invite sekarang juga.!

Fokus Pengumuman

Artikel / Makalah Hakim

Berita Terkini

Ketua Pengadilan Agama Serang mengisi acara dialog interaktif di radio RRI Banten 94.9 FM

Di minggu ke 3 setelah aktif memimpin Pengadilan Agama Serang, Ketua Pengadilan Agama Serang, Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy.,  melakukan sosialisasi hukum keluarga bagi masyarakat Banten khususnya dan pendengar radio pada umumnya. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang studio siaran RRI Banten pro satu 94.9 FM. Jl. Pandeglang Raya Serang Banten. Siaran dipandu oleh Mbak Niar sebagai penyiar radio tersebut dimulai jam  10 –  dan berakhir pada jam 11.00.

        Materi yang disampaikan oleh, ketua kelahiran asli Tangerang Banten ini,  adalah seputar kedudukan lembaga peradilan agama pasca satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Selain itu,  Ketua PA Serang yang sedang menyelesaikan program S3 nya pada UIN Bandung ini memaparkan seputar tugas dan wewenang pengadilan agama. Lebih jauh beliau mengungkapkan keperihatinannya terhadap masyarakat yang tidak memahami apa tugas dan kewenangan lembaga peradilan agama. Banyak masyarakat tahunya bahwa pengadilan agama itu tempatnya orang untuk bercerai sebagai mana KUA di kecamatan tempatnya orang mau menikah. Pada hal kasus sengketa perceraian itu hanya sebagian dari tugas dan wewenang pengadilan agama. Pengadilan Agama pada setiap kabupaten /kota di Indonesia bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.   Perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat, shadaqoh, infak, zakat dan ekonomi syari’ah. Untuk bidang yang pertama itu cakupannya meliputi izin poligami, dispensasi nikah, pembatalan nikah, pengesahan nikah, pemeliharaan anak, cerai talak, cerai gugat, sengketa harta bersama, pengangkatan anak, sengketa nafkah anak, dll.

          Pada bagian akhir, mantan ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang di era tahun 2008 hingga tahun 2010 ini menegaskan komitmennya untuk melayani masyarakat dengan program sidang keliling dan sidang terpadu. Sidang yang dilaksanakan secara terpadu dengan kementrian agama kota Serang dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ini dilaksanakan dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu guna memperoleh akta nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka. Sidang terpadu ini dilakukan dengan menjemput bola, majelis hakim akan keliling ke tempat yang dijadikan balai sidang. Untuk menetapkan perkawinan seseorang apakah sah atau tidak. Ketika telah dinyatakan sah barulah masyarakat tersebut melaporkan pengesahan nikahnya kepada KUA setempat guna dicatat pernikahannya tersebut dan memperoleh kutipan akta nikah dari KUA  atas dasar pengesahan pengadian agama tadi. Setelah itu masyarakat bisa mengurus dokumen lainnya seperti akta kelahiran anak-anak mereka ini semua diikuti oleh masyarakat secara Cuma-Cuma (geratis).   (Def)


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara ( sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi