Anda Sudah Mendaftar, Pantau Proses Perkara Anda.! Cek Disini

logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Hitung Biaya Perkara Anda.!
Dengan E-Panjar anda bisa memperkirakan biaya proses dalam berperkara, hitungan biaya perkara berdasarkan jarak tempat tinggal anda sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP) atau tempat domisili anda. Klik Sekarang Juga.!

BBM Perkara ( Blackbery Masenger Perkara )
Tanyakan Proses Perkara anda melalui BBM Perkara, Layanan ini akan membantu anda dengan cepat, efesien & efektif, invite sekarang juga.!

Fokus Pengumuman

Artikel / Makalah Hakim

Berita Terkini

Penyelesaian Masalah Perkawinan Di Pengadilan Agama

Penyelesaian Masalah Perkawinan Di Pengadilan Agama

oleh Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

(Ketua Pengadilan Agama Serang)

 

 

Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin eksistensinya dan kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, fungsi dan kedudukannya semakin kuat dan berkembang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kemandirian lembaga yudikatif ini semakin kokoh dan teruji setelah keluar dari lembaga eksekutif yaitu Kementrian Agama Rl, beralih menjadi satu atap (one roof sistem) di bawah Mahkamah Agung sejak disyahkannya Undang-undang Nomor 35  Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terealisasi sejak tahun 2004 yakni seluruh lingkungan peradilan berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung Rl.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqah, Zakat, Infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah. Sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

1.   lzin beristeri lebih dari seorang ( poligami).

2.   Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun.

3.   Dispensasi kawin.

4.   Pencegahan perkawinan.

5.   Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

6.   Pembatalan Perkawinan.

7.   Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.

8.   Perceraian karena talak ( CT ).

9.   Gugatan Perceraian ( CG ).

10. Penyelesaian Harta Bersama.

11. Mengenai Penguasaan anak.

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

16. Pencabutan kekuasaan wali.

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

18. Menunjuk orang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

20. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum lslam.

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nornor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

 

Dua puluh dua item perkara di bidang perkawinan tersebut di atas yang paling dominan diajukan ke Pengadilan Agama lingkungan PTA Banten adalah perkara Cerai Gugat, Cerai Talak, lsbat Nikah, Gugatan Harta Bersama, Gugatan Nafkah, Mengenai Pemeliharaan Anak, lzin Poligami, Dispensasi kawin, Pembatalan perkawinan dan masalah pengangkatan anak berdasarkan hukum lslam.Semua perkara di bidang perkawinan tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas seorang penghulu atau pegawai pencatat nikah yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementrian Agama seluruh Indonesia. Makalah ini akan memaparkan secara teknis bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan kaitannya dengan tugas-tugas Kepenghuluan.

 

PEMBAHASAN

 

A.   Pemeriksaan Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses mendamaikan tidak hanya cli ruang persidangan pada setiap persidangan tetapi juga melalui proses Mediasi di ruang Mediasi oleh seorang Mediator (sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Ketika mediasi dinyatakan gagal setelah persidangan melewati tahap jawab menjawab dilanjutkan dengan replik dan duplik kemudian masuk tahap pembuktian dan kesimpulan barulah hakim menjatuhkan putusan sebagai bagian akhir dari proses pemeriksaan sengketa perkawinan. Bagi seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian namun tidak memiliki kutipan akta nikah karena memang pernikahannya tidak tercatat, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian dikumulasi dengan permohonan isbat nikah. Ada dua kategori perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama  pertama cerai talak darl ketua cerai gugat.

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan seorang suami kepada pengadilan agama yang akan menceraikan isterinya dengan suatu tuntutan agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Permohonan tersebut  diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istrinya sebagai termohon. Surat permohonan pemohon sebagai dasar pemeriksaan dapat dibuat sendiri atau dengan meminta bantuan posbakum atau petugas pendaftaran dengan memuat identitas, (nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman), posita (alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak) dan petitum (tuntutan yang diminta). Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat- lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang terlutup untuk umum. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian isteri dapat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhyah, nafkah iddah, mut’ah, hadhonah dan harta bersama, namun demi efektifnya gugatan rekonvensi yang terakhir sebaiknya diajukan secara tersendiri setelah perceraian selesai. Setelah pengadilan agama (Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai talak ini) berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian (sesuai pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 atau pasal 116 Kompilasi Hukum lslam maka pengadilan menetapkan permohonan tersebut dikabulkan dengan member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht) maka pengadilan terhadap putusan tersebut pihak isteri atau termohon dapat mengajukan upaya hukum banding dan dalam tempo pengajuan upaya hokum tersebut telah habis waktunya yang berarti putusan berkekuatan hukum tetap (incracht) maka pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil piiiak-pihak yang berperkara untuk sidang ikrar talak. Dalam persidangan perkara cerai talak ini, jika termohon (isteri) tidak hadir maka setelah cukup bukti-bukti maka pengadilan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadimya termohon (Verstek), dengan upaya hukumnya adalah Verzet. Persoalan biaya perkara sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dibebankan kepada suami sebagai Pemohon. Komponen biaya perkara ini meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya redaksi, biaya materai dan biaya panggilan. Besaran biaya tersebut bergantung pada biaya panggilan sesuai radius para pihak yang berperkara. Sebagai contoh biaya 1 perkara di suatu Pengadilan  Agama adalah sebagai berikut:

1) Biaya Pendaftaran            Rp.       30.000,-

2) Biaya Proses                   Rp.       75.000,-

3) Biaya Redaksi                 Rp.         5.000,-

4) Biaya materai                  Rp.         6.000,-

5) Biaya Panggilan              Rp.      400.000,-

Jumlah                               Rp.       516.000,-

 

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan agama yang tuntutan (petitumnya) memohon agar pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Gugatan cerai ini diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat berpedoman kepada pasal 73 sd 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 14 sd 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Gugatan  perceraian baru akan dikabulkan jika terbukti beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan nafkah dan hal-hal lain yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan. Apabila didamaikan oleh Majelis Hakim atau oleh Mediator berhasil. Maka penggugat mencabut gugatannya, gugatan tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai. Di dalam proses perceraian talak maupun cerai gugat, secara hukum tidak ada keterkaitan peranan seorang penghulu, kecuali sebagai BP4 yang bertugas Sebagai mediator jika diminta oleh para pihak berperkara. Namun pasca putusan perceraian berkekuatan hukum, pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat atau tergugat atau PPN tempat dicatatkannya perkawinan tersebut, berhak mendapat satu helai salinan putusan guna dicatat dalam daftar (register) catatan perkawinan. Hal yang perlu diketahui oleh penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah adalah ketika suami isteri yang telah bercerai tersebut ingin rujuk baik dengan menikah ulang atau tanpa akad nikah lagi, maka PPN yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan kutipan akta nikah yang baru melainkan membuat catatan di dalam buku kutipan akta nikah yang lama yang di simpan di dalam berkas perkara perceraiannya bahwa yang bersangkutan pernah bercerai dan sekarang telah rujuk lagi.

 

B. Penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Aturan mengenai pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama semata (nikah siri) atau perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN sebagai petugas yang berwenang. Banyak sekali ditemukan di lapangan bahwa sepasang suami isteri sudah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan sudah menandatangani berkas pencatatan yang dibawa oleh Penghulu atau Amil, namun karena sesuatu dan lain hal Kutipan Akta Nikahnya tidak keluar ketika ditanyakan di KUA ternyata pernikahannya belum didaftarkan atau belum dicatat, disamping itu ada pula perkawinan yang sengaja tidak dicatat karena perkawinan kedua. Ada juga karena masalah biaya atau poligami liar dan lain sebagainya. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum lslam menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", jika tidak ada kutipan akta nikah yang dipegang oleh suami isteri tersebut karena perkawinannya tidak tercatat maka suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama. Itsbat Nikah tidak hanya terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetapi perkawinan setelah itu juga bisa dengan alasan dalam rangka penyelesaian hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Syarat yang terakhir ini berkaitan dengan poligami liar, tidak bisa diisbatkan terhadap perkawinan  poligami liar atau perkawinan kedua padahal perkawinannya yang pertama belum bercerai kecuali isteri pertamanya dijadikan pihak sebagai termohon. Permohonan itsbat nikah ini ada yang bersitat Voluntair ada juga yang bersifat Contentius. Jika yang mengajukan suami isteri keduanya mengajukan isbat nikah sebagai Pemohon I dan Pemohon II maka sifatnya voluntair, produknya penetapan upaya hukumnya adalah kasasi, namun jika hanya salah satu saja yang mengajukan karena pasangannya tidak man atau karena sudah meninggal dunia maka ini bersifat Contentius produknya berupa putusan upaya hukumnya adalah banding.

Sejak tahun 2013 Pengadilan Agama dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah bekerja sama dengan Kementrian Agama RI sesuai suratnya Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling. Mahkamah Agung Rl mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan sidang terpadu perkara istbat nikah. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2015  tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Sejak tahun itu Pengadilan Agama selalu menggelar sidang terpadu satu atap dengan KUA setempat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didaerah setempat. Sidang keliling dan terpadu ini digelar secara prodeo untuk melayani masyarakat yang tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dan anak anaknya pun belum memiliki akta kelahiran. Ketika perkara isbat nikahnya selesai disidangkan pada saat diputus, hari itu juga melapor kepada kepala KUA setempat untuk memperoleh kutipan Akta Nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, selanjutnya dengan berpegang pada kutipan akta nikah tersebut masyarakat yang menginginkan anak-anaknya memperoleh akta kelahiran maka pada saat itu juga mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak-anaknya dengan berpedoman kepada penetapan Pengadilan Agama dan atau Kutipan Akta Nikah yang baru saja diperolehnya.

 

C. Penyelesaian Sengketa Hadonah

Secara etimologi kata hadhonah (al-hadhonah) berarti "al-janb " )'ang berarti disamping atau berada di bawah ketiak. Atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat atau mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Secara terminologi hadhanah adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak sanggup melakukannya sendiri.

Hak Hadhonah adalah hak yang melekat pada orang tua terhadap anak. Pemeliharaan anak yang merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu si anak (orang tua) sering menjadi persoalan ketika orang tuanya bercerai. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah umur 12 tahun. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual serta agama si anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 mengatur dengan jelas hak dan kewajiban antara orang tua dan ar-iak. hak dan kewajiban tersebut adalah bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Begitu pula sebaliknya bahwa setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinva. Apabila orang tua anak itu melalaikan kewajibannya dan berprilaku buruk maka kekuasaannya dapat dicabut dengan keputusan pengadilan.

Sengketa hak pemeliharaan anak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kasusnya bisa berdiri sendiri, komulasi dengan gugatan perceraian atau gugatan balik (rekonpensi) dalam suatu perkara. Dalam hal penyelesaian sengketa hak pemeliharaan anak (hadonah), beberapa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pernah penulis tangani di antaranya, yang pertama Isteri sebagai Penggugat menggugat suaminya tentang hadhonah dan nafkah anak, dikabulkan gugatannya tentang hak hadhonah dan nafkah dua orang anak yang dipeliharanya. Sedang yang kedua Isteri sebagai Termohon yang digugat cerai oleh suaminya menuntut balik tentang hak hadonah dan nafkah anak, itupun dikabulkan oleh majelis hakim. Sayangnya mengenai kewajiban biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak-anak tersebut tidak diterima dengan alasan gugatannya tidak jelas. Tentu tidak berdampak negatif bila ayah anak-anak tersebut tetap bertanggung jawab dalam memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan pada saat diperlukan, yang ironis apabila si ayah tersebut telah tinggal jauh dari anak-anaknya dan telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak lagi bertanggung jawab dalam soal pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Hal ini berdampak buruk, karena tidak dilindungi oleh keputusan pengadilan tadi maka disinilah anak mengalami kesulitan hidup dan gangguan fisik dan mentalnya. Kendati demikian dalam banyak kasus perceraian, pengadilan agama sudah banyak perannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perceraian orang tuanya.

 

D. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian, sebab pada prinsipnya harta bersama baru bisa dibagi antara suami isteri jika perkawinannya telah putus. Gugatan harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama ada berdiri sendiri setelah terjadi perceraian dan harta bersama tidak dapat diselesaikan secara damai. Ada pula dikomulasl dalam gugatan perceraian atau pun dalam gugatan rekonpensi oleh Tergugat. Pengadilan Agama memeriksa perkara gugatan harta bersama ini dengan mengedepankan upaya mediasi, apalagi di antara mereka ada mempunyai anak maka upaya mendamaikan itu sangat erat kaitannya demi memberi perlindungan kepada anak yang menjadi korban karena orang tuanya bercerai. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri clan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bersama itu adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang cliperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau surat-surat berharga. Harta bersama juga ada yang tidak berwuiud yaitu berupa hak dan kewajiban seperti utang bersama. Dalam pembagian harta bersama, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tentang harta bersama ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam bab Xlll Pasal 85 sampai dengan pasal 97.

 

Penutup

Demikian materi ini disampaikan sebagai materi sosialisai penyelesaian masalah  perkawinan di pengadilan agama. Semoga apa yang telah dipaparkan  dapat dipahami dan masyarakat luas tidak ragu lagi untuk melangkah ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perkawinaannya.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara ( sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi