Anda Sudah Mendaftar, Pantau Proses Perkara Anda.! Cek Disini

logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Hitung Biaya Perkara Anda.!
Dengan E-Panjar anda bisa memperkirakan biaya proses dalam berperkara, hitungan biaya perkara berdasarkan jarak tempat tinggal anda sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP) atau tempat domisili anda. Klik Sekarang Juga.!

BBM Perkara ( Blackbery Masenger Perkara )
Tanyakan Proses Perkara anda melalui BBM Perkara, Layanan ini akan membantu anda dengan cepat, efesien & efektif, invite sekarang juga.!

Fokus Pengumuman

Artikel / Makalah Hakim

Berita Terkini

Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

 

 

 

Pelaksanaan  Putusan  Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Oleh

Agus Faisal Yusuf

          

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagai­mana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Dalam banyak per­janjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan pe­nyelesaian sengketa.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian seng­keta sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia melalui Pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 705 Rechtsreglement Bitengewesten (RBg) yang menentukan Buku Pertama, Bagian Ketiga Reglement op de Rechtsvordering (RV) Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 berfungsi menjadi aturan umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.[1] Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).[2] Keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ke­kuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tam­bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) diatur pada Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dari Pasal 58 sampai Pasal 61. Pasal 58 menentukan bahwa “upaya pe­nyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pe­ngadilan negara melalui arbitrase atau alternatif pe­nyelesaian sengketa”.

Pengertian arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 :

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa :

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

 

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc tugasnya hanya untuk menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepadanya saja, apabila tugasnya dalam memeriksa, mendamaikan dan memutus sengketa telah selesai, maka selesai dan bubarlah lembaga arbitrase tersebut. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang yang telah disepakati oleh para pihak.

Arbitrase dalam bentuk permanent (insitusi) yaitu berbentuk suatu lembaga atau badan yang keberadaannya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang harus diselesaikan. Di Indonesia terdapat 2 (dua) badan arbitrase nasional yang permanen yaitu :

1.  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977;

2.  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri pada tanggal 24 Desember 2003, yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 21 Oktober 1993.[3]

Berdirinya BAMUI seiring dengan berkembangnya sistem per­ekonomi­­an syariah dan diikuti dengan munculnya banyak perusahaan bisnis yang memproklamirkan diri menggunakan sistem syariah. Dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka telah memberi kesempatan dan peranan hukum Islam (syariah) dalam dunia ekonomi (bisnis).

Pada awalnya yang menjadi kendala hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan perekonomian syariah yang lainnya adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri lebih menggunakan hukum positif sebagai landasan hukumnya. Sementara itu, Pengadilan Agama yang diasumsikan lebih tepat menangani persolan ini, secara normatif, tidak berhak menanganinya karena tidak masuk dalam kompetensi absolutnya.[4]

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmi­kan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian per­selisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.[5]

Sampai saat ini, aturan yang dijalankan Basyarnas, baik secara konsep­tual dan implementasi, masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah pokok penerapan semua lembaga arbitrase di indonesia. Antara Basyarnas yang menerapkan konsepsi syariah dalam menyelesaikan urusan yang berbasis syariah berbeda secara filosofis dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS yang tidak mengakomodir nilai filosofis tersebut secara sempurna. Akibatnya, terdapat persoalan yang muncul, diantaranya adalah kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusannya ke pengadilan negeri.[6] 

Pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ten­tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Per­adilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lem­baran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) yang me­masukkan ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama. Keberadaan undang-undang tersebut menimbulkan polemik baru dalam peng­aturan operasional Basyarnas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 supaya masih menjamin eksistensi Basyarnas sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non litigasi)[7]. Masalah lainnya yang muncul antara lain ten­tang pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa eko­nomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan karena UU No. 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya.

Masalah eksekusi putusan badan arbitrase syariah pernah banyak di­per­tanyakan hakim saat berlangsung Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) di Jakarta, awal Agustus tahun 2008. Perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan pengamat muncul karena eksekusi atas putusan badan arbitrase, menurut UU No. 30 Tahun 1999, berada di pundak peradilan umum.

 

 

BAB II

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

 

A.  Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase ini perlu diingat kembali, bahwa arbitrase memiliki dua sifat, yaitu ad hoc dan institusional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan putusan arbitrase disini baik arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional. Pelaksanaan putusan arbitrase di­bedakan pula ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase inter­nasional, akan tetapi yang akan dibahas dalam bab ini adalah pelaksanaan putusan arbitrase nasional.

Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan sebagai berikut :

1.  Faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan

     Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluar­kan di wilayah negara Republik Indonesia.

2.  Rules (peraturan) yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

     Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules (peraturan) yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih.[8]

Dasar Hukum pelaksanaan putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Supaya putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut mestilah dapat dieksekusi (dilaksanakan). Cara me­lakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut :

  1. Eksekusi Secara Sukarela

Yang dimaksud dengan eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri mana pun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.

  1. Eksekusi Secara Paksa

Eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilama pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut.[9]

Dalam hukum acara perdata, dikenal beberapa asas yang harus di­pegang oleh pihak pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi, yakni sebagai berikut :[10]

1.  Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amendemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yuris­diksi khusus (specific jurisdiction) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial.[11] Salah satunya adalah arbitrase.

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding), sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

2.  Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan : “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

“Majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk meme­rintahkan dan menjalan­kan eksekusi (pelaksanaan putusan), disebabkan majelis tersebut tidak bersifat yudisial, dan tidak mempunyai perangkat panitera/­jurusita yang bertugas melaksanakan eksekusi”.[12]

 

3.  Putusan mengandung amar comdemnatoir.

Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai ke­kuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan terletak pada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Ber­dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a : “Putusan arbitrase harus memuat : kepala putusan yang berbunyi "DEMI KE­ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Selain yang disebutkan di atas, putusan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau mengandung amar “condemnatoir”. Cirinya mengandung salah satu amar yang menyatakan : “Menghukum atau memerintahkan untuk …..”

4.  Eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg yang berwe­nang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/Juru sita untuk melaksanakan eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan.

Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa yang berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan adalah Ketua Pengadilan Negeri.

 

Dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional, ada beberapa tahap yang akan dilalui. Tahap Pertama, pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut :

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaf­taran dibebankan kepada para pihak.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap per­tama yang harus dilaksanakan dalam rangka eksekusi putusan arbitrase adalah tahap pendaftaran/penyimpanan atau yang disebut dengan istilah “deponir” pada pengadilan negeri dalam wilayah mana putusan tersebut dikeluarkan.

Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan Panitera yang menerima permohonan pendaftaran berkewajiban untuk membuat “akta pendaftaran” bersama-sama dengan arbiter atau kuasa­nya. Akta pendaftaran ini bukannya berbentuk akta tersendiri, namun hanya berupa catatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan.

Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, putusan tersebut men­jadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[13]

Tahap Kedua, adalah me­ng­ajukan permohonan eksekusi yaitu permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase. 

 

B.  Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Setiap lembaga apapun dalam menjalanan operasionalnya selalu di­sertai dengan kewenangan dan peraturan prosedur. Demikian juga BAMUI/­BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase mempunyai kewenangan dan per­aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai hukum acaranya.

Dalam Pasal 28 Peraturan Prosedur BAMUI ditentukan bahwa putusan­ lembaga arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang ber­sengketa dan wajib mentaati serta melaksanakannya secara sukarela. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 RV dan Pasal 639 RV.

Penjelasan Pasal 637 RV adalah :

“Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari Ketua Raad van Justise (baca : Ketua Pengadilan Negeri). Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan”.

Penjelasan Pasal 639 RV adalah :

“Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat dari Ketua Raad van Justise (baca : Ketua Pengadilan Negeri) yang berwenang dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa”.[14]

 

Hal tersebut dapat difahami karena sebelum diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk me­nyelesai­kan sengketa di bidang perdagangan (khususnya ekonomi syariah) yang me­ru­pa­kan salah satu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, sebagai­mana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebut­kan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan per­kem­bangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu lakukan perubahan. Pada pasal 49 point i ditentukan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam pen­jelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi :

a. Bank syariah,

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah,

c. Asuransi syari’ah,

d. Reasurasi syari’ah,

e. Reksadana syari’ah,

f.   Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

g. Sekuritas syariah,

h. Pembiayaan syari’ah,

i.   Pegadaian syari’ah,

j.   Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

k. Bisnis syari’ah.

 

Yang menjadi persoalan, apakah dengan adanya kewenangan tersebut menjadikan Pengadilan Agama (PA) berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), karena sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 bahwa yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Untuk menjawab persoalan tersebut, menurut penulis perlu dilakukan penemuan hukum melalui penapsiran.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquie dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bounche de la loi), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menam­bah dan tidak pula dapat menguranginya. Tetapi pandangan ini tidak dapat dipertahankan, karena sejak kurang lebih tahun 1850 perhatian ditujukan ke­pada peran penemuan hukum yang mandiri. Hakim tidak lagi dipandang se­bagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan.[15]

Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia. Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya. Dengan demikian maka tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia. Wajarlah kalau tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan Basyarnas, Tuada Uldilag, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH, menegaskan bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah termasuk ke dalam lingkup hukum acara. "Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, maka nomenklatur Pengadilan Negeri yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 harus dibaca Pengadilan Agama". Dijelaskannya bahwa eksekusi terhadap putusan arbitrase syari’ah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.[16]

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, mempunyai wewenang atau kekuasaan yang dapat di­bedakan antara wewenang atau kekuasaan mengadili dan yang tidak meng­adili. Semua wewenang dan tugas Mahkamah Agung di bidang hukum bertujuan untuk :

  1. Menjamin kesatuan penerapan hukum;
  2. Menjamin kesatuan penafsiran hukum;
  3. Menjamin kesatuan tertib hukum;
  4. Menjamin harmonisasi penerapan hukum;
  5. Menjamin tidak ada kesalahan penerapan hukum.[17]

 

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan Basyarnas, pada tanggal 10 Oktober 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah. Point 4 Surat Edaran tersebut menentukan sebagai berikut :

“Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari’ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari’ah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah”.

 

Kompetensi pengadilan merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Sebagai atribut badan peradilan, keberadaan kom­petensi memang tidak absolut. Artinya, bisa saja terjadi suatu ketika kom­petensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan.

 

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

          Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012 merupakan jawaban terhadap Uji materi Pasat 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 2g ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Dadang Achmad (Direktur cv. Benua Enginering consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU-X/2012, pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 8 Maret 2010.

 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi :

Menyatakan:

 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (Z) Undang-Undang Nomor 21 Tahun      2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang_Undang Dasar Negara Republik . Indonesia Tahun 1945;

1.2. Penjelasan. pasal 55 ayat (2) Tahun Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka ketentuan Pasar 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3)nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi : “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a). musyawarah; b). mediasi perbankan; c). melalui Badan Arbitrase Syariah Nasionar (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d). melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjerasan pasar 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Konklusinya, dengan dinyatakannya penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka konsekunsi logisnya adalah seluruh sengketa perbankan syari'ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadllan Agama sesuai ketentuan pasal 55 Ayat 1 Undang-undang a quo' yang berbunyi, "penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadllan dalam lingkungan Peradilan Agama."

Pada titik inilah kuatitas plakim pengadilan Agama dipertaruhkan. Inilah momen untuk meruntuhkan stigma miring atas pengadilan Agama yang selama tumbuh subur dalam opini publik, sekaligus membuktikan pada dunia bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata umat, bukan penghulu di mata hukum dan ulama di mata umat.

 

 


BAB III

PENUTUP

 

A.  Kesimpulan

  1. Pada dasarnya putusan arbitrase nasional dilaksanakan oleh para pihak bersengketa secara sukarela. Tetapi apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  2. Sebelum diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, pelaksanaan putusan Basyarnas mengikuti ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS. Pasca disah­kannya UU Nomor 3 Tahun 2006, dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah, maka maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas).

 

B.  Saran

Untuk  menjaga  dan  mengawal  kewenangan  penuh  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaiakn sengketa perbankan syari’ah, perlu diupayakan strategi konkrit. Strategi ini  sekaligus  menjadi  konverter  untuk  mengubah  tantangan  menjadi  peluang  demi meneguhkan  eksistensi  Pengadilan  Agama  dalam  konstelasi  hukum  nasional. Penulis menyimpulkan bahwa perlunya meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelatihan  ekonomi  syari’ah. Sejatinya, Peradilan Agama telah  lama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pelimpahan  kewenangan  penuh  ini.  Kesiapan  ini  telah  disampaikan  langsung  oleh Tua Marga MA, Dr. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Berbagai  pelatihan  ekonomi  syari’ah  untuk  hakim  Pengadilan  Agama telah diselenggarakan,  baik  yang  diselenggarakan  di  dalam  negeri  maupun  di  manca negara. Yang  membanggakan  lagi,  dalam  beberapa  pelatihan,  prakarsanya  bukan hanya  dari  Dirjen  Badilag,  namun  juga  dari  Bank  Indonesia,  juga  dari  Komisi Yudisial.

Pelatihan yang telah ada dan berlanjut tersebut merupakan preseden baik untuk masa  depan  Pengadilan  Agama.  Yang  perlu  dilakukan  saat  ini  adalah  meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan-pelatihan ekonomi syari’ah tersebut.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Buku

A. Rahmat Rosyadi, Ngatino. 2002. Arbitrase Dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif. cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

M. Yahya Harahap. 1993. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Peng­adilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Cetakan I. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

________________. 2005. Hukum Acara Perdata, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,

________________. 2006. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Munir Fuady. 2008. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global). PT. Citra Adiya Bakti. Bandung.

Sudiarto, Zaeni Asyhadie. 2004. Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Pe­nye­lesaian Seng­keta Bisnis). PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar. Cetakan ke-5. Liberty. Yogyakarta.

Warkum Sumitro. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Ter­kait (BAMUI. Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia). Raja Grafindo Persada. Jakarta.

 

 

Majalah Hukum

Sufriadi. “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan”. La-Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I. No. 2 Desember 2007.

Dadan Muttaqien. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan”. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV, Nomor 266 Januari 2008.

Bagir Manan, “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV, Nomor 285 Agustus 2009.

Abdul Manan, “Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata”, Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 70, Januari 2010.

 

 

Internet

Anonim, “Dalam Melaksanakan Tugas Eksekusi Jurusita Pa Kurang ’Pede’”, www.pa-kualatungkal.net.

ahmad-z-anam-msi, http://www.badilag.net/artikal/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi nomor-  93puu-x2012-oleh-ahmad-z-anam-msi-39

 

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ke­kuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tam­bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lem­baran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ten­tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Per­adilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lem­baran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

 

Peraturan Perundang-undangan Lain

Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah.

 



[1]   Lihat M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Peng­adilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.222

[2] Lihat Pasal 81 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999.

[3]   Lihat Dadan Muttaqien, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan”, dalam Varia Peradilan, Nomor 266 Edisi Januari 2008, hal. 66.

[4]   Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama me­nentukan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan; b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) Wakaf dan shadaqah.

[5]   Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 167.

[6]   Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 junto Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan ekse­kutorial setelah mem­peroleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Ada keharusan bagi lembaga arbitrase untuk mendaftarkan pu­tusan arbitrase di pengadilan Negeri.

[7]   Lihat Sufriadi, “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan”, dalam La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 2 Desember 2007, hal. 253

[8] Lihat Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Seng­keta Bisnis), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 161

[9] Lihat Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2008, hal. 324-325

[10] Lihat : M. Yahya Harahap,  Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 5-22. Bandingkan Abdul Manan, “Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata”, Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 70, Januari 2010, hal. 26-28

[11] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 183

[12] Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 163

[13] Lihat Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 165

[14] A. Rahmat Rosyadi, Ngatino, Arbitrase Dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 65

[15] Lihat Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar, Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 38 - 42

[16] Anonim, “Dalam Melaksanakan Tugas Eksekusi Jurusita Pa Kurang ’Pede’”, www.pa-kualatungkal.net, diakses tanggal 10 Mei 2010.

[17] Bagir Manan, “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV, Nomor 285 Agustus 2009.

 

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara ( sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi